Mimpi Anak Petani Indonesia

Selasa, 17 Januari 2012

Jumat, 13 Januari 2012 10:52 WIB | 2069 Views

Menteri BUMN Dahlan Iskan (FOTO ANTARA)

Berita Terkait

Semarang (ANTARA News) - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengusulkan, tiap pabrik gula memiliki minimal lahan tebu sekitar seribu hektare untuk mendukung produksinya.

"Tiap pabrik gula sebaiknya punya kebun tebu sendiri, meski tidak seluruhnya," kata Dahlan di sela-sela kunjungan di Banaran Resort, di Kabupaten Semarang, Jumat.

Pernyataan Dahlan tersebut untuk menanggapi keluhan yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo tentang kondisi delapan pabrik gula di provinsi ini yang perlu direvitalisasi.

Menurut Dahlan, jika satu pabrik gula minimal membutuhkan 5.000 hektare lahan untuk produksi, maka kebutahan sekitar seribu hektare di antaranya sudah tersedia.

Ia menuturkan, mekanisme ini sebagai upaya untuk mengantisipasi persaingan dengan komoditas lain yang ditanam oleh petani.

"Petani masih berpikir menanam padi lebih menguntungkan dibanding tebu," katanya.

Selain itu, lanjut dia, upaya ini juga sebagai bentuk pembinaan petani dalam menanam tebu.

"Selama ini, petani masih salah sangka tentang penilaian kualitas tebu untuk bahan baku gula," katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, penyelesaian masalah pabrik gula bukan selalu soal teknologi.

"Masalah ini harus diselesaikan secara parsial, bukan melulu masalah teknologi," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Bibit Waluyo menyampaikan bahwa delapan pabrik gula di Jawa Tengah masih memiliki mesin yang usia tua.

Kondisi tersebut dikhawatirkan tidak mampu mendukung target swasembada gula di Jawa Tengah pada 2013 mendatang.

(ANT)

Editor: Desy Saputra

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Sabtu, 14 Januari 2012

DPR siap dukung anggaran mobil Esemka

Sejumlah pejajar SMK, melakukan perakitan mobil nasional "Kiat Esemka" di Solo Technopark, Solo, Kamis (5/1). Mobnas Kiat Esemka rencananya akan di produksi masal untuk memenuhhi permintaan akan mobil berkualitas dengan harga terjangkau. (FOTO ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

... tidak sependapat dengan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang mengatakan perusahaan umum milik negara dilarang ikut-ikutan membuat mobil nasional seperti Esemka dan berharap digarap swasta...

Semarang (ANTARA News) - DPR siap mendukung anggaran untuk mendorong pengembangan mobil Esemka yang merupakan karya anak bangsa. "Dari sisi legislatif tidak ada masalah dengan anggaran. Jika diperlukan anggaran silakan saja, DPR dukung," kata Ketua DPR, Marzuki Alie, di Balai Kota Semarang, Jumat.

Alie mengatakan, pemerintah harus mendorong hasil karya anak bangsa karena akan dapat menghemat devisa negara.

Alie tidak sependapat dengan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang mengatakan perusahaan umum milik negara dilarang ikut-ikutan membuat mobil nasional seperti Esemka dan berharap digarap swasta.

"Membangun industri transportasi jangan dikelola swasta. Semua industri di dunia dibantu dengan anggaran negara. Jika dilepas ke swasta, negara tidak akan pernah punya industri otomotif," katanya.

Menurut Alie, untuk membangun industri transportasi harus dikembangkan terlebih dahulu oleh BUMN dan setelah berkembang baru dapat melibatkan swasta.

Ia mencontohkan BUMN yang terlibat industri transportasi di antaranya, PT Industri Kereta Api membuat mobil nasional bermerek GEA, atau PT Industri Pesawat Terbang Nusantara yang memproduksi Maleo.

Untuk mobil Esemka, kata Alie, merupakan hasil karya anak sekolah bekerja sama dengan industri swasta setempat, seperti industri pengecoran (casting) milik masyarakat setempat. "Itu luar biasa. Kandungan lokalnya bisa 80 persen kan luar biasa," demikian Alie.

Mobil nasional mencuat setelah Wali Kota Solo, Joko Widodo, melalui pusat pelatihan dan pendidikan teknologi dan industri Solo Technopark, sukses memfasilitasi siswa-siswa SMK di daerahnya untuk memproduksi mobil Kiat-Esemka. (N008)

Editor: Ade Marboen

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Mobil Wali kota Solo rakitan siswa SMK

Walikota Solo, Joko Widodo (FOTO ANTARA)

''Menggunakan mobil dinas dengan buatan sendiri ini sama saja mencintai produknya sendiri, maka kami juga memakai produksi sendiri.''

Solo (ANTARA News) - Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo (Rudy), mulai Selasa (3/1) akan menggunakan mobil dinas rakitan para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Kiat Motor.

"Pak Jokowi nanti akan memakai mobil yang dirakit oleh SMK Negeri 2 Solo bersama Kiat Motor dan Pak Rudy mendapat jatah dari mobil yang dirakit oleh para pelajar SMK Warga Solo bersama Kiat Motor," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga Pemkot Surakarta Rahmat Sutomo, seusai penyerahan mobil tersebut di halaman Balaikota Surakarta, Senin.

Mobil yang dirakit oleh para pelajar SMK dengan Kiat Motor yang menggunakan komponen 80 persen buatan lokal dan 20 persen impor itu dibiayai oleh Menteri Pendidkan dan Kebudayaan M.Noh. "Kedua unit mobil yang akan dipakai sebagai mobil dinas Wali Kota Surakarta dan Wakil Wali Kota Surakarta itu statusnya pinjam pakai," katanya.

Sukiat pendamping perakitan mobil SMK tersebut mengatakan, harga mobil itu Rp95 juta per unit, ini kalau diproduksi masal. "Komponen mobil ini sebagian besar buatan anak - anak SMK yang ada di Solo Raya."

"Kami berharap setelah Pak Jokowi dan Pak Rudy mau memakai mobil rakitan dari anak-anak SMK di Solo Raya, nantinya bisa berkembang dengan baik dan para pejabat lainnya juga mau mengikuti menggunakan mobil ini untuk dinas maupun pribadi," katanya.

Kepala SMK Negeri 2 Solo Susanto dan Kepala SMK Warga Solo Heru Munandar setelah menyerahkan mobil tersebut, mengatakan untuk perawatan tidak ada masalah. "Mekanik kami siap 24 jam untuk memberikan palayan apabila ada masalah di kedua mobil yang dipergunakan oleh Pak Jokowi dan Pak Rudy".

Sementara itu Jokowi dan Rudy seusai menerima bantuan mobil tersebut, mereka mengatakan mulai Selasa (3/2) mobil tersebut akan digunakan sebagai mobil dinas.

"Saya sangat bangga bisa menggunakan mobil rakitan anak-anak SMK dan Kiat Motor yang pertama. Mobil ini juga tidak kalah dengan mobil-mobil lainnya, silahkan dicek dan dicoba. Mobil ini nantinya juga akan saya pergunakan bepergian untuk dinas," kata Jokowi.

Ia mengatakan di negara-negara produsen mobil seperti di Jepang dan Korea, awal produksi mobil juga seperti yang dilakukan oleh para siswa SMK di Solo Raya ini. Melalui sistem ini akan memperkokoh ketahanan ekonomi di khususnya untuk produsen mobil.

"Menggunakan mobil dinas dengan buatan sendiri ini sama saja mencintai produknya sendiri, maka kami juga memakai produksi sendiri," kata Rudy.

Editor: Ella Syafputri

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Enam orang ditetapkan peneliti terbaik IPB 2011

Bogor (ANTARA News) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor menetapkan enam orang dosen menjadi peneliti terbaik di perguruan tinggi itu pada 2011.

Menurut keterangan Humas IPB di Bogor, Selasa, pemilihan peneliti terbaik untuk masing-masing bidang di tingkat IPB tahun 2011 itu dilaksanakan bersamaan pada penutupan "Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB Tahun 2011" yang dilaksanakan pada 12-13 Desember lalu.

Peneliti terbaik itu adalah Prof Dr Ir Roedhy Poerwanto, M.Sc, Dr Ir Ratih Dewanti Hariyadi, M.Sc, Prof Dr Ir Marimin, M.Sc, Prof Dr Ir Armansyah H Tambunan, Dr Utut Widyastuti, dan Dr Ki Agus Dahlan.

Masing-masing terpilih untuk bidang pangan, kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya, energi, sumberdaya alam dan lingkungan, serta teknologi dan rekayasa.

Disebutkan bahwa sebelum acara ditutup oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerja sama IPB Prof Dr Anas Miftah Fauzi, terlebih dahulu diawali dengan dialog interaktif.

Pada dialog interaktif itu menghadirkan sejumlah narasumber yakni Asisten Deputi Produktivitas Iptek Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) Drs Anwar Darwadi.

Selain itu, dalam dialog yang dipandu Wakil Kepala LPPM Bidang Penelitian Prof Dr Ronny Rachman M Noor itu, juga tampil Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Balitbang Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Dr Astu Unadi, dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB Prof Dr Bambang Pramudya.

Pada "Seminar Hasil-hasil Penelitian IPB Tahun 2011" di Auditorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB Kampus IPB Dramaga Bogor itu, dipaparkan sekurangnya 225 judul penelitian.
(ANT-053/Y006)

Editor: Ruslan Burhani

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

IPB canangkan lima riset unggulan pada 2012

Rektor IPB Prof. Dr. Herry Suhardiyanto (Foto

Bogor (ANTARA News) - Institut Pertanian Bogor (IPB) menyambut 2012 dengan pencanangan lima riset unggulan, yang diharapkan dapat mewujudkan motto "Mencari dan Memberi yang Terbaik", serta memperkuat peran dalam pembangunan bangsa.

"Pada 2012, kami berharap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas riset sebagai komitmen partisipasi IPB dalam pembangunan bangsa," ujar Prof Herry Suhardiyanto MSc pada Diskusi Akhir Tahun IPB di IICC Kota Bogor, Jumat.

Diskusi refleksi akhir tahun tersebut dihadiri seluruh pucuk pimpinan IPB. Selain dihadiri Rektor Prof Herry Suhardiyanto, hadir pula empat wakil rektor, Ketua Majelis Wali Amanat Prof Dr Didik J. Rachbini, Ketua Dewan Guru Besar Prof Dr Endang Suhendang, Sekretaris Senat Akademik Prof Dr Suryo Adiwibowo, serta para dekan.

Diskusi ini mengangkat tema "Aktualisasi Peran IPB dalam Implementasi Paradigma Baru Pembangunan yang Berkedaulatan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan".

Menurut Prof Herry Suhardiyanto, pihaknya telah menetapkan lima isu sebagai prioritas bagi dosen dan mahasiswa IPB dalam melakukan riset ke depan.

Kelima isu tersebut, lanjut Prof Herry Suhardiyanto, yaitu pangan, energi, ekologi dan lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan biomedis.

Prof Herry mengutarakan, penguatan lima isu dalam penelitian IPB ke depan diharapkan dapat memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa, baik pada bidang pertanian maupun bidang-bidang lainnya.

"Sangat penting bagi Indonesia untuk melakukan reorientasi paradigma dan strategi pembangunan yang dapat mendukung penguatan sektor pertanian, yang masih menjadi tumpuan hidup sebagian masyarakat," tegasnya.

Merujuk pada catatan IPB, hingga 2011, dari total angkatan kerja sebanyak 109 juta jiwa, 39,33 juta diantaranta masih bergantung pada sektor pertanian alias sekitar 37 persen.

Sementara itu sektor yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dari sektor pertanian dan berkontribusi besar terhadap PDB (sektor industri dengan share terhadap PDB hampir 30 persen) ternyata hanya mampu menyerap 12,5 persen angkatan kerja yang ada.

"Tahun-tahun mendatang merupakan momentum yang sangat penting dalam menentukan perjalanan bangsa. Strategi pembangunan yang berbasis pada sumberdaya alam terbarukan, dimana pertanian menjadi pilar pokoknya masih sangat diharapkan peran signifikannya," demikian Prof Herry menjelaskan.
(ANT-053/M027)

Editor: Ruslan Burhani

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Berdayakan Petani Jamin Ketahanan Pangan Nasional

Krisis perekonomian yang terjadi saat ini tidak hanya di Indonesia. Di seluruh belahan bumi, banyak negara yang sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kehidupan rakyatnya. Adanya krisis global saat ini juga semakin membuat krisis bertambah sulit. Banyak kalangan yang memperkirakan kalau krisis perekonomian yang semakin kompleks ini bisa mengarah kepada krisis pangan. Kelaparan akan menjadi ancaman yang akan menyusul kemiskinan massal yang terjadi saat ini. Sebelum krisis pangan terjadi, sejak jauh- jauh hari, sudah banyak pemikir maupun praktisi yang mati-matian menggodok kebijakan kebijakan maupun sekedar sumbangan pemikiran untuk mengantisipasinya. Semuanya itu berdiri di atas satu sikap, bernama “Ketahanan Pangan”. Di dalam hal ini perlu sekali pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk mengatasi krisis pangan yang akan terjadi.
Berbicara tentang kebijakan pemerintah, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi bahaya krisis pangan. Yang paling utama adalah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk semakin memantapkan ketahanan pangan di bumi Indonesia.
Latar Belakang Masalah
Di negara kita, kesulitan dalam penyeimbangan neraca pangan sudah dialami sebelum awal krisis moneter terjadi pada pertengahan tahun 1997. Bahkan, pemenuhan kebutuhan beras yang pernah diatasi secara swasembada pada tahun 1986, sampai saat sekarang ini ternyata tidak dapat dipertahankan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 1999[1] kita telah mengimpor beras sebanyak 1.8 juta ton pada tahun 1995; 2.1 juta ton pada tahun 1996; 0.3 juta ton pada tahun 1997; 2.8 juta ton pada tahun 1998; 4.7 juta ton pada tahun 1999. Di awal tahun 2000 kita bahkan dibanjiri dengan beras impor yang diberitakan ilegal, sedangkan di awal tahun 2006 kita diramaikan dengan keputusan pemerintah untuk mengimpor beras, yang dianggap tidak berpihak kepada petani meskipun hal itu bukan merupakan issue baru dan disadari pula bahwa petani kita pun merupakan konsumen beras. Bahkan, pada tahun ini kita dirisaukan dengan impor benih padi yang konon tidak berjalan mulus pula sampai ke tangan petani, padahal hasilnya diharapkan dapat mendongkrak produksi beras.
Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan : petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Disinilah perlu sekali peranan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan petani.
Kesejahteraan petani pangan yang relatif rendah dan menurun saat ini akan sangat menentukan prospek ketahanan pangan nasional. Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor dan keterbatasan, diantaranya yang utama adalah :
a.   Sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya (they are poor becouse they are poor) , dalam hal ini keterbatasan sumber daya manusia yang ada (rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki petani pada umumnya) menjadi masalah yang cukup rumit, disisi lain kemiskinan yang structural menjadikan akses petani terhadap pendidikan sangat minim.
b.   Luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi. Pada umumnya petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki tanah kurang dari 1/3 hektar, jika dilihat dari sisi produksi tentu saja dengan luas tanah semacam ini tidak dapat di gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bagi petani.
c. Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan , ketersediaan modal perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah pada umumnya permasalahan yang paling mendasar yang dialami oleh petani adalah keterbatasan modal baik balam penyediaan pupuk atau benih.
d.   Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik . petani di indonesia kebanyakan masih mengolah tanah dengan cara tradisional hanya sebagaian kecil saja yang sudah menggunakan teknologi canggih.tentu saja dari hasil aproduksinya sangat terbatas dan tidak bisa maksimal.
e. Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai . pertanian di indonesia mayoritas masih berada di wilayah pedesaan sehingga akses untuk mendapatkan sarana dan prasarana penunjang seperti air, listrik , kondisi jalan yang bagus dan telekomunikasi sangat terbatas
f.   Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (bargaining position) yang sangat lemah .
g.    Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani sendiri.
Tanpa menyelesaian yang mendasar dan komprehensif dalam berbagai aspek diatas kesejahteraan petani akan terancam dan ketahanan pangan akan sangat sulit dicapai. Maka disinilah peranan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah harus dijadikan sebagai pernhatian utama demi terwujudnya ketahanan pangan karena ketahanan pangan dapat terwujud dengan baik jika pengelolaanya dikelola mulai dari tataran mikro (mulai dari rumah tangga), jika akses masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pangan sudah baik maka ketahanan pangan di tataran makro sudah pasti secara otomatis akan dapat terwujud.
Analisis Masalah
Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan meliputi produsen, pengusaha, konsumen, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.
Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang terlibat dalam pengembangan sistem ketahanan pangan, maka kerja sama yang sinergis dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat sangat diperlukan. Pemantapan ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui suatu kerja sama yang kolektif dari seluruh pihak yang terkait (stakeholders), khususnya masyarakat produsen (petani), pengolah, pemasar dan konsumen pangan dan pemerintah.
Pengadaan pangan bagi bangsa Indonesia hingga saat ini memang masih mengkhawatirkan. Padahal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan telah memberikan arahan bagaimana kita harus mencapai ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 mengatakan,bahwa Ketahanan pangan diwujudkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah dan dikembangkan mulai tingkat rumah tangga. Apabila setiap rumah tangga Indonesia sudah mencapai tahapan ketahanan pangan, maka secara otomatis ketahanan pangan masyarakat, daerah dan nasional akan tercapai. Dengan demikian, arah pengembangan ketahanan pangan berawal dari rumah tangga, masyarakat, daerah dan kemandirian nasional bukan mengikuti proses sebaliknya.
Karena fokusnya pada rumah tangga, maka yang menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pemberdayaan masyarakat tersebut diupayakan melalui peningkatan kapasitas SDM agar dapat secara bersaing memasuki pasar tenaga kerja dan kesempatan berusaha yang dapat menciptakan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Proses pemberdayaan tersebut tidak lagi menganut pola serapan, tetapi didesentralisasikan sesuai potensi dan keragaman sumberdaya wilayah. Demikian pula kesempatan berusaha tidak harus selalu pada usahatani padi (karena dengan luas lahan sempit tidak mungkin dapat meningkatkan kesejahteraannya), tetapi juga pada usaha tani non padi perlu dikembangkan. Dalam kaitannya dengan itu, upaya peningkatan ketahanan pangan tidak perlu terfokus pada pengembangan pertanian (dalam arti primer), tetapi diarahkan pada sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi.
Dengan adanya peningkatan pendapatan, maka daya beli rumah tangga mengakses bahan pangan akan meningkat. Kemampuan membeli tersebut akan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk memilih (freedom to choose) pangan yang beragam untuk memenuhi kecukupan gizinya. Karena itu upaya pemantapan ketahanan pangan tidak dilakukan dengan menyediakan pangan murah, tetapi dengan meningkatkan daya beli.
Dalam konteks inilah maka membangun kemandirian pangan pada tingkat rumah tangga ditempuh dengan membangun kemampuan (daya beli) rumah tangga tersebut untuk memperoleh pangan (dari produksi sendiri ataupun dari pasar) yang cukup, bergizi, aman dan halal, untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Dengan demikian menghasilkan sendiri kemampuan memperoleh peningkatan pendapatan (daya beli) secara berkelanjutan. Dalam kaitan ini, maka kebebasan mengatur perdagangan pangan di daerah tidak perlu dibatasi, tetapi didorong dan diarahkan agar memberi manfaat yang optimal bagi konsumen dan produsen pangan di daerah yang bersngkutan sehingga kemandirian pangan akan dapat diwujudkan.
Rekomendasi Kebijakan
Dapat kita lihat sampai sekarang ini program pemerintah dalam kaitanya dengan pembangunan ketahanan pangan masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, pembangunan ketahanan pangan yang ada masih bersifat pada tataran makro saja pemenuhan pangan pada tingkatan unit masyarakat terkecil masih terkesan terabaikan. Untuk mengatasi hal itu semua ada Berbagai upaya pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian masyarakat khususnya pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui :
Pertama, pemberdayaan dalam pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyuluh dan peneliti. Teknologi yang dikembangkan harus berdasarkan spesifik lokasi yang mempunyai keunggulan dalam kesesuaian dengan ekosistem setempat dan memanfaatkan input yang tersedia di lokasi serta memperhatikan keseimbangan lingkungan.
Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan para peneliti. Teknologi tersebut tentu yang benar-benar bisa dikerjakan petani di lapangan, sedangkan penguasaan teknologinya dapat dilakukan melalui penyuluhan dan penelitian. Dengan cara tersebut diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan usahatani dan kesejahtraan petani.
Kedua, penyediaan fasilitas kepada masyarakat hendaknya tidak terbatas pebngadaan sarana produksi, tetapi dengan sarana pengembangan agribisnis lain yang diperlukan seperti informasi pasar, peningkatan akses terhadap pasar, permodalan serta pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga usaha lain.
Dengan tersedianya berbagai fasilitas yang dibutuhkan petani tersebut diharapkan selain para petani dapat berusaha tani dengan baik juga ada kepastian pemasaran hasil dengan harga yang menguntungkan, sehingga selain ada peningkatan kesejahteraan petani juga timbul kegairahan dalam mengembangkan usahatani.
Ketiga, Revitalitasasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan. Pemanfaatan potensi bahan pangan lokal dan peningkatan spesifik berdasarkan budaya lokal sesuai dengan perkembangan selera masyarakat yang dinamis.
Revitalisasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat yang sangat urgen dilakukan sekarang adalah pengembnagan lumbung pangan, agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu diperlukan upaya pembenahan lumbung pangan yangb tidak hanya dakam arti fisik lumbung, tetapi juga pengelolaannya agar mampu menjadi lembaga penggerak perekonomian di pedesaan.
Pemberdayaan petani untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani seperti diuraikan diatas, hanya dapat dilakukan dengan mensinergikan semua unsur terkait dengan pembangunan pertanian. Untuk koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat intensinya perlu ditingkatkan.
Di sisi lain berdasarkan pendekatan sistem pangan, strategi pencapaian ketahanan pangan juga dapat ditempuh melalui berbagai kebijakan di setiap subsistemnya, di antaranya sebagai berikut:
Subsistem konsumsi pangan
Di subsistem konsumsi (masyarakat konsumen) pangan, kebijakan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat ditempuh dengan strategi penciptaan lapang kerja baru dan, khususnya oleh pemerintahan yang sekarang, pelaksanaan program subsidi langsung tunai (SLT) bagi rakyat yang miskin; kebijakan diversifikasi pangan dan perbaikan kebiasaan makan ditempuh melalui strategi pencarian komoditi pangan alternatif; kebijakan perbaikan/promosi kesehatan.ditempuh dengan strategi perbaikan gizi; kebijakan mutu pangan ditempuh melalui strategi penyelenggaraan sistem jaminan mutu pangan. Khusus mengenai strategi penciptaan lapangan kerja baru, kebijakan pemerintah dalam peningkatan keterampilan masyarakat untuk masuk di pasar kerja ditempuh dengan strategi pembangunan diklat. Namun, kebijakan makro ekonomi perlu mendukung hal ini, misalnya berupa kemudahan akses permodalan yang terbuka bagi para usahawan baru terhadap dana kredit dari bank. Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai hal ini tidak selalu bersesuaian dengan kebijakan bank-bank umum di aspek yang sama. Dalam konteks penyediaan lapangan kerja, pemerintah kita juga memberikan kesempatan kepada kalangan generasi mudanya untuk bekerja di luar negeri.
Subsistem produksi pangan
Di subsistem produksi pangan stratum on farm, kebijakan intensifikasi pertanian yang diutamakan untuk produksi padi masih perlu dipertahankan karena status padi sebagai komoditi yang berimplikasi politis, yakni melalui strategi teknologi, ekonomi, rekayasa sosial,   dan nilai tambah yang diterapkan dalam praktek produksi. Kebijakan ekstensifikasi pertanian ditempuh melalui strategi penetapan wilayah pengembangan dan pewilayahan pertanian. Dengan strategi ini dilakukan pembangunan lahan-lahan pertanian baru untuk produksi pangan, baik berupa lahan kering maupun lahan basah (sawah) yang dikaitkan dengan kegiatan transmigrasi. Dalam subsektor hortikultura, ditempuh strategi pembangunan, pemantapan, dan pengembangan sentra produksi buah-buahan unggulan yang dikaitkan dengan pembangunan kebun induknya. Kebijakan rehabilitasi pertanian ditempuh sejalan dengan strategi penetapan komoditi prioritas, yakni rehabilitasi jaringan irigasi sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi padi; rehabilitasi kebun bibit sebagai bagian dari strategi pengembangan buah-buahan prospektif. Kebijakan diversifikasi pertanian dilaksanakan melalui strategi diversifikasi horizontal dengan rekayasa sistem pertanian terpadu yang melibatkan usaha tani tanaman, ternak, dan atau ikan secara komplementer dan sinergis, sesuai dengan kondisi agroklimat lahannya.
Dalam stratum off-farm, kebijakan di subsistem produksi ditempuh melalui strategi pengembangan industri pertanian (agroindustri), khususnya teknologi pengolahan pangan yang dapat menghasilkan beragam produk yang dapat mendorong konsumen melaksanakan diversifikasi konsumsi pangan dan berdaya saing kuat di pasar global. Pengembangan industri pengolahan pangan tersebut juga akan menciptakan diversifikasi pertanian secara vertikal yang mampu memberikan nilai tambah bagi komoditi pertanian yang diusahakan.
Subsistem peredaran pangan
Di subsistem peredaran (pengadaan dan distribusi) pangan, kebijakan pengelolaan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan dijalankan   khususnya untuk komoditi beras. Untuk komoditi ini, kebijakan pengelolaan cadangan pangan ditempuh dengan penerapan strategi pengendalian ekspor dan impor dan penetapan lama persediaan beras cadangan yang aman untuk ketahanan pangan. Kebijakan stabilisasi harga beras ditempuh, jika perlu, dengan strategi penetapan harga dasar gabah dan harga tertinggi dan intervensi pasar beras dengan mempertimbangkan harga beras di pasaran internasional. Kebijakan pengembangan pasar komoditi ditempuh dengan melaksanakan strategi penciptaan iklim usaha agribisnis yang kompetitif, dengan pengaturan tata niaganya yang tidak menghambat mekanisme pasar sempurna. Dalam konteks pencapaian mekanisme pasar sempurna, perlu pertimbangan yang memadai agar strategi untuk stabilisasi harga beras tidak mengganggu pengaturan tata niaganya tersebut.
Kesimpulan
Sistem pangan nasional harus dibangun menuju ketahanan pangan nasional yang berbasis pada penyediaan pangan di tingkat individu. Paradigma baru dalam pembangunan sistem pangan nasional ini akan menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, lokal, regional, dan nasional. Meskipun demikian, mengingat demikian kompleks permasalahan yang tercakup, ketahanan pangan di kelima jenjang itu hendaknya dibangun secara bersamaan.
Ketahanan pangan nasional bermakna pengadaan pangan nasional (yakni penyediaan pangan secara nasional), dan distribusi pangan nasional (yakni penyediaan pangan di setiap individu). Kedua makna ini menuntut adanya kebijakan pangan secara nasional yang dipegang wewenangnya oleh pemerintah pusat (yang berfungsi steering) dan kebijakan pangan secara regional, lokal, rumah tangga, dan individu yang dipegang wewenangnya oleh pemerintah daerah otonom (kabupaten/kota, yang berfungsi rowing).
Fungsi steering oleh pemerintah pusat berupa arah pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen yang penting bagi kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, kelak diperlukan adanya evaluasi, apakah lembaga atau lembaga-lembaga tinggi negara yang kini ada telah cukup berhasil dengan efisien memantapkan ketahanan pangan, sebagaimana yang diharapkan, misalnya, oleh salah satu peran sektor pertaniannya dalam rangka revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Fungsi rowing oleh pemerintah daerah otonom berupa keberlanjutan koordinasi antarlembaga terkait yang mendukung ketercapaian ketahanan pangan bagi setiap individu bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di daerah otonom tersebut. Dalam konteks ini, perlu dievaluasi pula, seberapa besar kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong dan memfasilitasi sektor swasta untuk berperan dalam pembangunan ketahanan pangan bagi sesama bangsanya. @ admin

Dana Ketahanan Pangan 2011 Naik Jadi Rp 3 Triliun

Pemerintah akan menambahkan alokasi dana untuk ketahanan pangan dalam RAPBN 2011 hingga menjadi Rp 3 triliun. Anggaran tersebut berupa dana cadangan untuk diversifikasi pangan sebesar Rp 2 triliun dan dana cadangan pengadaan beras sebesar Rp 1 triliun.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, akhir tahun lalu.
“Dana anggaran di APBN 2011 itu sekitar Rp 2 triliun diversifikasi pangan dan untuk beras sendiri sekitar Rp 1 triliun jadi totalnya Rp 3 triliun. Dan memang yang Rp 2 triliun itu sebagai bagian untuk meningkatkan ketahanan pangan,” ujarnya.
Konteks ketahanan pangan menurut Hatta cukup luas, tidak hanya berhenti pada peningkatan produksi saja. Ia menilai ketahanan pangan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas pangan mulai dari pembenihan, pupuk dan masih banyak lagi.
“Kemudian juga untuk meningkatkan pendapatan petani serta segala hal yang menyangkut diversifikasi pangan,” tuturnya.
Hatta juga menambahkan, pemerintah akan melihat lebih jauh apakah nantinya pengadaan beras miskin ke daerah seperti Papua merupakan hal yang tepat.
“Karena ini merupakan bagian dari ketahanan pangan, kita lihat saja Pemda Papua mungkin berat mengangkat berasnya melalui udara ke gunung-gunung padahal masyarakat di gunung memakan ubi-ubian. Artinya ketahanan pangan itu juga mengembalikan pangan pokok masyarakat aslinya, itu seperti ubi, jagung kita dorong, silakan,” tuturnya.
Lebih jauh Hatta mengharapkan kepada Menteri pertanian untuk mendesain roadmap dari diversifikasi pangan sampai kepada masalah-masalah raskin.
“Misalkan daerah-daerah tertentu apakah butuh beras, atau diberikan dalam bentuk makanan pokoknya saja. Contohnya seperti tadi masyarakat di Papua daerah pegunungan itu, tentu dia tidak makan beras,” paparnya. @
Sumber: Detik / Foto: Kompas

12 Produk Pangan Lebih Mahal

Sebanyak 12 jenis komoditas pangan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dilaporkan meningkat harganya, tiga diantaranya melonjak di atas 90 persen. Harga cabe rawit antara Januari 2010 dengan Januari 2011 meningkat paling tinggi dibandingkan komoditas pangan lainnya, yakni 341,23 persen menjadi Rp 63.424 per kilogram atau kg.
Hal tersebut terungkap dalam Bahan Rapat Stabilisasi Pangan Pokok dan Program Perlindungan Sosial yang digelar dalam pertemuan gabungan antara Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa dengan Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Jakarta, pekan lalu.
Data yang disampaikan dalam rapat tersebut menunjukkan, harga beras umum antara Januari 2010 dengan Januari 2011 naik 22,74 persen menjadi Rp 9.200 per kg, sedangkan harga beras termurah juga dilaporkan naik 22,6 persen menjadi Rp 7.452 per kg.
Adapun harga minyak goreng umum antara Januari 2010 dengan Januari 2011 dilaporkan naik 14,71 persen menjadi Rp 11.707 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah meningkat 6,8 persen menjadi Rp 11.466 per liter. Komoditas tempe juga tercatat lebih mahal 0,82 persen antara Januari 2010 dengan Januari 2011 menjadi Rp 8.554 per kg, sedangkan harga tahu pada periode yang sama dilaporkan lebih tinggi 2,8 persen menjadi Rp 7.471 per kg.
Pada kelompok daging, daging sapi dilaporkan meningkat 5,87 persen menjadi Rp 64.715 per kg antara Januari 2010 dengan Januari 2011. Adapun harga daging ayam meningkat 15,79 persen menjadi Rp 24.059 per kg pada periode yang sama.
Lonjakan harga sangat tinggi terjadi pada tiga komoditas terakhir. Pertama, cabe merah lebih mahal 115 persen menjadi Rp 44.692 per kg antara Januari 2010 dengan Januari 2011. Kedua, cabe rawit melonjak 314,23 persen menjadi Rp 63.424 per kg. Ketiga, harga bawang merah lebih mahal 99,53 persen menjadi Rp 25.048 per kg.
Hanya ada tiga komoditas pangan yang dilaporkan menurun harganya. Pertama, harga gula pasir yang menurun 2,27 persen antara Januari 2010 dengan Januari 2011 menjadi Rp 10.419 per kg. Kedua, tepung terigu yang lebih murah 0.63 persen menjadi Rp 7.563 per kg. Ketiga, kedelai yang menurun 2,62 persen menjadi Rp 8.473 per kg.
Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, untuk meredam dampak kenaikan harga komoditas pangan, pemerintah mempersiapkan aliran dana yang tidak boleh terhambat khusus untuk program perlindungan sosial. "Kalau perlu, kebutuhan dana bagi program perlidungan sosial tiga bulan pertama 2011 ini diberikan sekaligus, tidak bertahap setiap bulan seperti selama ini," ungkapnya.
Sumber: Kompas